SEJARAH PENDIDIKAN KEPERAWATAN
Zaman purbakala ( Primitif Culture )
Manusia percaya bahwa apa yg ada di bumi, mempunyai kekuatan spritual/mistik yg mempengaruhi kehidupan manusia (animisme)
Sakit di sebabkan oleh:
- kekuatan alam/kekuatan gaib (batu-batu besar, gunung tinggi & pohon-2 besar) masyarakat lebih percaya pada dukun
Zaman mesir masyarakat percaya dewa ibis mampu menyembuhkan penyakit
Di Cina syetan sebagai penyebab penyakit, Akibatnya perawat tidak di perkenankan untuk merawat
2.Pertengahan abad VI masehi
Keperawatan berkembang di benua asia tepatnya asia barat daya yaitu timur tengah seiring dg perkembangan agama Islam. Abad VII jazirah Arab berkembang pesat ilmu pengetahuan spt ilmu pasti,ilmu kimia, hygiene dan obat-obatan
Keperawatan mengalami kemajuan dg prinsip dasar kesehatan pentingnya kebersihan diri (personal hygiene), kebersihan makanan, air & lingkungan. Tokoh yg terkenal dari dunia arab pada masa itu adalah Rufaidah
3.Permulaan abad XVI
Orientasi masyarakat dari agama kekuasaan yaitu perang. Rumah ibadah byk yg tutup yg biasanya di gunakan untuk merawat orang sakit. Perawat di gaji rendah dengan jam kerja yang lama pada kondisi kerja yg buruk. Sisi positif dari perang u/perkembangan keprwtan korban byk membutuhkan tenaga sukarela sebagai perawat (orde-2 agama, istri yang mengikuti suami perang & tentara-2 yg merangkap sbg prwat) konsep P3K
RS yang berperan besar terhadap perkembangan keperawatan pada masa kini (zaman pertengahan) yaitu hotel Dieu di Lion awalnya perawat mantan wts yang bertobat,tidak lama kemudian menggunakan perawat yang terdidik dari RS tsb
Hotel Dieu di Paris orde agama,setelah revolusi orde agama di hps di ganti orang-2 bebas yg tdk terikat agama,pelopor perawat terkenal r.s ini yaitu Genevieve Bouquet
St. Thomas Hospital, di dirikan th 1123 M Florence Nigtingale memperbaharui keperawatan
4. Pertengahan abad XVIII – XIX
Keperawatan mulai di percaya orang yaitu Florence Nigthingale
F.N lahir th 1820 dari keluarga kaya, terhormat, tumbuh & berkembang di Inggris, di terima mengikuti kursus pendidikan perawat usia 31 th.
2.PERKEMBANGAN PERAWAT DI INGGRIS
Sesuai perang krim F.N kembali ke Inggris
Inggris membuka jalan bagi kemajuan & perkembangan keperawatan yg di pelopori F.N. Tahun 1840 Inggris mengalami perubahan besar dalam perawatan
- Pendidikan perawat di London Hopital
- Th 1820 sekolah perawat modern
Kontrubusi F.N bagi perkembangan keperawatan:
- Nutrisi merupakan bagian penting dari askep
- Rekreasi merupakan suatu terapi bagi orang sakit
- Mengidentifikasi kebutuhan personal ps & perawat untuk memenuhinya
- Menetapkan standar manajemen R.S
- Mengembangkan standar okupasi bagi ps wanita
- Mengembangkan pendidikan keperawatan
- Menetapkan 2 komponen keperawatan yaitu kesehatan & penyakit
- Keperawatan berdiri sendiri & berbeda dengan profesi dokter
- Menekankan kebutuhan Pendidikan berlanjut bagi perawat
3. PERKEMBANGAN KEPERAWATAN DI INDONESIA
Masa pemerintahan Belanda
- Perawat berasal dari pendidik pribumi (Velpleger) di bantu penjaga orang sakit (Zieken Oppaser)
- Bekerja di R.S Binnen Hospital di Jakarta (1799) memelihara kesehatan staf & tentara Belanda
- membentuk dinas kesehatan tentara & dinas kesehatan rakyat
Masa VOC (Gubenur Inggris Rafles 1812-1816)
- Kesehatan adalah milik manusia melakukan pencacaran umum.
- Membenahi cara perawatan pasien dg ggn jiwa.
- Memperhatikan kesehatan & perawatan para tahanan.
4. PERKEMBANGAN ORGANISASI PROFESI KEPERAWATAN
Beberapa organisasi keperawatan :
ICN (International Council of Nurses) organisasi profesional wanita pertama di dunia di dirikan tgl 1 Juli 1899 o/ Mrs.Bedford Fenwick.
Tujuannya:
- Memperkokoh silaturahmi prwt slrh dunia
- Memberi kesempatan bertemu bagi perwat di seluruh dunia untuk membicarakan masalah keperawatan.
- Menjunjung peraturan dlm ICN agar dpt mencapai kemajuan dlm pelayanan, pendidikan keperwatan berdasarkan kode etik profesi keperawatan.
ANA di dirikan th 1800 yang anggotanya dari negara-2 bagian, berperan :
- Menetapkan standar praktek keperawatan
- Canadian Nurse Association (CNA) tujuan sama dg ANA memberikan izin praktek keperawatan mandiri
NLN (National League for Nursing) di dirikan th 1952, tujuan u/pengembangan & peningkatan mutu pelayanan keperawatan & pendidikan keperawatan
British Nurse Association di dirikan th 1887,
tujannya: memperkuat persatuan & kesatuan seluruh perawat di Inggris & berusaha memperoleh pengakuan terhadap profesi keperawatan.
PPNI di dirikan 17 maret 1974
KETIKA PROFESIONALISME KEPERAWATAN TERANCAM
Keperawatan adalah sebuah profesi, di mana di dalamnya terdapat
sebuah “body of knowladge’ yang jelas. Profesi Keperawatan memiliki
dasar pendidikan yang kuat, sehingga dapat dikembangkan
setinggi-tingginya. Hal ini menyebabkan Profesi Keperawatan selalu
dituntut untuk mengembangkan dirinya untuk berpartisipasi aktif dalam
Sistem Pelayanan Kesehatan di Indonesia dalam upaya meningkatakan
profesionalisme Keperawatan agar dapat memajukan pelayanan masyarakat
akan kesehatan di negeri ini.1
Berdasarkan pemahaman tersebut dan untuk mencapainya, dibentuklah suatu Sistem Pendidikan Tinggi Keperawatan, yang bertujuan untuk memelihara dan meningkatakan pelayanan kesehatan yang berkualitas. Dalam melaksanakan hal ini tentunya dibutuhkan sumber daya pelaksana kesehatan termasuk di dalamnya terdapat tenaga keperawatan yang baik, baik dalam kuantitas maupun dalam kualitas.
Saat ini, di Indonesia pendidikan Keperawatan masih merupakan pendidikan yang bersifat vocational, yang merupakan pendidikan keterampilan, sedangkan idealnya pendidikan Keperawatan harus bersifat profesionalisme, yang menyeimbangkan antara teori dan praktik. Oleh karena itu diperlukan adanya penerapan Sistem Pendidikan Tinggi Keperawatan, yaitu dengan didirikannya lembaga-lembaga Pendikan Tinggi Keperawatan. Hal ini telah dilakukan oleh Indonesia dengan membentuk sebuah lembaga Pendidikan Tinggi Keperawatan yang dimulai sejak tahun 1985, yang kemudian berjalan berdampingan dengan pendidikan-pendidikan vocational.
Selanjutnya, dalam perjalanan perkembangan keprofesionalismeannya, ternyata keprofesionalismean Keperawatan sulit tercapai bila pendidikan vocational lebih banyak dari pada pendidikan yang bersifat profesionalisme, dalam hal ini pendidikan tinggi Keperawatan. Oleh karena itu, diperlukan adanya standarisasi kebijakan tentang pendidikan Keperawatan yang minimal berbasis S1 Keperawatan.
Terkait hal tersebut, Direktorat Pendidikan Tinggi mengeluarkan SK No 427/ dikti/ kep/ 1999, tentang landasan dibentuknya pendidikan Keperawatan di Indonesia berbasis S1 Keperawatan. SK ini didasarkan karena Keperawatan yang memiliki “body of knowladge” yang jelas, dapat dikembangkan setinggi-tingginya karena memilki dasar pendidikan yang kuat2. Selain itu, jika ditelaah lagi, penerbitan SK itu sendiri tentu ada pihak-pihak yang terkat yang merekomendasikannya, dalam hal ini yakni Departemen Kesehatan ( DepKes) dan Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI). Jika dilihat dari hal ini, maka dapat disimpulkan adanya kolaborasi yang baik antara Depkes dan PPNI dalam rangka memajukan dunia Keperawatan di Indonesia.
Namun dalam kenyataannya tidaklah demikian. Banyak sekali kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Depkes yang sangat merugikan dunia keperawatan, termasuk kebijakan mengenai dibentuknya pendidikan Keperawatan DIV di Politeknik-politeknik Kesehatan (Poltekes), yang disetarakan dengan S1 Keperawatan, dan bisa langsung melanjutkan ke pendidikan strata dua (S2) dan juga. Padahal beberapa tahun lalu telah ada beberapa Program Studi Ilmu Keperawatan di negeri ini seperti PSIK Univesitas Sumatera Utara dan PSIK Universitas Diponegoro yang telah membubarkan dan menutup pendidikan DIV Keperawatan karena sangat jelas menghambat perkembangan profesi keperawatan. Selain itu masih beraktivitasnya poltekes-poltekes yang ada di Indonesia sekarang ini sebetulnya melanggar hukum Sistem Pendidikan Nasional yang ada tentang pendirian Poltekes, yakni Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Kedinasan, di mana pendirian Poltekes yang langsung berada dalam wewenang Depkes bertujuan dalam rangka mendidik pegawai negeri atau calon pegawai negeri di bidang kesehatan, sehingga setelah lulus, lulusan-lulusan Poltekes tersebut akan langsung diangkat menjadi pegawai negeri. Sedangkan saat ini, Poltekes bukan lagi merupakan Lembaga Pendidikan Kedinasan, sehingga para lulusannya tidak lagi mendapat ikatan dinas menjadi pegawai negeri. Oleh karena itu seharusnya Poltekes-poltekes yang sekarang ada ini tidak dapat lagi melakukan aktivitasnya memberikan pendidikan keperawatan.
Selain itu akhir-akhir ini Depkes telah membuat kebijakan yang mengghentikan utilisasi S1 Keperawatan, dan walaupun masih ada, mereka dijadikan perawat-perawat S1 yang siap dikirim ke luar negeri. Hal ini bertujuan untuk ”menggoalkan” DIV Keperawatan.
Sesungguhnya, sistem pelayanan kesehatan seperti apa yang akan diterapkan oleh Pemerintah dalam hal ini Depkes di negeri ini ?
Apakah dibalik semua alasan sistematis yang disampaikan dalam membentuk pendidikan DIV Keperawatan sebetulnya alasan utamanya adalah karena Depkes tidak mau mengalami kerugian jika sampai Poltekes-poltekes yang ada tidak dapat berfungsi lagi ?
Pendirian S1 Keperawatan merupakan rekomendasi dari Departemen Kesehatan, tapi mengapa justru dalam kenyataannya S1 keperawatan dimatikan utilisasinya ? Di mana letak kelogikaannya ?
Perawat-perawat S1 yang dihasilkan dimana tenaga-tenaga mereka sangat dibutuhkan di negeri ini dikirim ke luar negeri, tetapi untuk perawat di negeri sendiri “cukup” dengan pendidikan vocational saja. Kebijakan seperti apa ini ? Akan dibawa ke mana dunia pelayanan kesehatan di negara kita ini ?
Hal ini tentu saja sudah sangat keterlaluan. Profesi Keperawatan secara sedikit demi sedikit melalui cara-cara yang sistematis dibawa pada jurang kehancuran. Tentunya kita sebagai calon-calon perawat profesional di masa depan tidak akan membiarkan profesi kita tidak dihargai di masa depan dan pelayanan kesehatan yang diterapkan sangat jauh dari pelayanan kesehatan standar yang seharusnya didapat oleh bangsa ini. Lalu langkah apa yang akan kita tempuh ?
Cyted from : alumnifikui.blogspot.com
Berdasarkan pemahaman tersebut dan untuk mencapainya, dibentuklah suatu Sistem Pendidikan Tinggi Keperawatan, yang bertujuan untuk memelihara dan meningkatakan pelayanan kesehatan yang berkualitas. Dalam melaksanakan hal ini tentunya dibutuhkan sumber daya pelaksana kesehatan termasuk di dalamnya terdapat tenaga keperawatan yang baik, baik dalam kuantitas maupun dalam kualitas.
Saat ini, di Indonesia pendidikan Keperawatan masih merupakan pendidikan yang bersifat vocational, yang merupakan pendidikan keterampilan, sedangkan idealnya pendidikan Keperawatan harus bersifat profesionalisme, yang menyeimbangkan antara teori dan praktik. Oleh karena itu diperlukan adanya penerapan Sistem Pendidikan Tinggi Keperawatan, yaitu dengan didirikannya lembaga-lembaga Pendikan Tinggi Keperawatan. Hal ini telah dilakukan oleh Indonesia dengan membentuk sebuah lembaga Pendidikan Tinggi Keperawatan yang dimulai sejak tahun 1985, yang kemudian berjalan berdampingan dengan pendidikan-pendidikan vocational.
Selanjutnya, dalam perjalanan perkembangan keprofesionalismeannya, ternyata keprofesionalismean Keperawatan sulit tercapai bila pendidikan vocational lebih banyak dari pada pendidikan yang bersifat profesionalisme, dalam hal ini pendidikan tinggi Keperawatan. Oleh karena itu, diperlukan adanya standarisasi kebijakan tentang pendidikan Keperawatan yang minimal berbasis S1 Keperawatan.
Terkait hal tersebut, Direktorat Pendidikan Tinggi mengeluarkan SK No 427/ dikti/ kep/ 1999, tentang landasan dibentuknya pendidikan Keperawatan di Indonesia berbasis S1 Keperawatan. SK ini didasarkan karena Keperawatan yang memiliki “body of knowladge” yang jelas, dapat dikembangkan setinggi-tingginya karena memilki dasar pendidikan yang kuat2. Selain itu, jika ditelaah lagi, penerbitan SK itu sendiri tentu ada pihak-pihak yang terkat yang merekomendasikannya, dalam hal ini yakni Departemen Kesehatan ( DepKes) dan Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI). Jika dilihat dari hal ini, maka dapat disimpulkan adanya kolaborasi yang baik antara Depkes dan PPNI dalam rangka memajukan dunia Keperawatan di Indonesia.
Namun dalam kenyataannya tidaklah demikian. Banyak sekali kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Depkes yang sangat merugikan dunia keperawatan, termasuk kebijakan mengenai dibentuknya pendidikan Keperawatan DIV di Politeknik-politeknik Kesehatan (Poltekes), yang disetarakan dengan S1 Keperawatan, dan bisa langsung melanjutkan ke pendidikan strata dua (S2) dan juga. Padahal beberapa tahun lalu telah ada beberapa Program Studi Ilmu Keperawatan di negeri ini seperti PSIK Univesitas Sumatera Utara dan PSIK Universitas Diponegoro yang telah membubarkan dan menutup pendidikan DIV Keperawatan karena sangat jelas menghambat perkembangan profesi keperawatan. Selain itu masih beraktivitasnya poltekes-poltekes yang ada di Indonesia sekarang ini sebetulnya melanggar hukum Sistem Pendidikan Nasional yang ada tentang pendirian Poltekes, yakni Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Kedinasan, di mana pendirian Poltekes yang langsung berada dalam wewenang Depkes bertujuan dalam rangka mendidik pegawai negeri atau calon pegawai negeri di bidang kesehatan, sehingga setelah lulus, lulusan-lulusan Poltekes tersebut akan langsung diangkat menjadi pegawai negeri. Sedangkan saat ini, Poltekes bukan lagi merupakan Lembaga Pendidikan Kedinasan, sehingga para lulusannya tidak lagi mendapat ikatan dinas menjadi pegawai negeri. Oleh karena itu seharusnya Poltekes-poltekes yang sekarang ada ini tidak dapat lagi melakukan aktivitasnya memberikan pendidikan keperawatan.
Selain itu akhir-akhir ini Depkes telah membuat kebijakan yang mengghentikan utilisasi S1 Keperawatan, dan walaupun masih ada, mereka dijadikan perawat-perawat S1 yang siap dikirim ke luar negeri. Hal ini bertujuan untuk ”menggoalkan” DIV Keperawatan.
Sesungguhnya, sistem pelayanan kesehatan seperti apa yang akan diterapkan oleh Pemerintah dalam hal ini Depkes di negeri ini ?
Apakah dibalik semua alasan sistematis yang disampaikan dalam membentuk pendidikan DIV Keperawatan sebetulnya alasan utamanya adalah karena Depkes tidak mau mengalami kerugian jika sampai Poltekes-poltekes yang ada tidak dapat berfungsi lagi ?
Pendirian S1 Keperawatan merupakan rekomendasi dari Departemen Kesehatan, tapi mengapa justru dalam kenyataannya S1 keperawatan dimatikan utilisasinya ? Di mana letak kelogikaannya ?
Perawat-perawat S1 yang dihasilkan dimana tenaga-tenaga mereka sangat dibutuhkan di negeri ini dikirim ke luar negeri, tetapi untuk perawat di negeri sendiri “cukup” dengan pendidikan vocational saja. Kebijakan seperti apa ini ? Akan dibawa ke mana dunia pelayanan kesehatan di negara kita ini ?
Hal ini tentu saja sudah sangat keterlaluan. Profesi Keperawatan secara sedikit demi sedikit melalui cara-cara yang sistematis dibawa pada jurang kehancuran. Tentunya kita sebagai calon-calon perawat profesional di masa depan tidak akan membiarkan profesi kita tidak dihargai di masa depan dan pelayanan kesehatan yang diterapkan sangat jauh dari pelayanan kesehatan standar yang seharusnya didapat oleh bangsa ini. Lalu langkah apa yang akan kita tempuh ?
Cyted from : alumnifikui.blogspot.com
Keperawatan di Indonesia
Model Praktik Keperawatan Profesional di Indonesia
Model Praktik Keperawatan Profesional di Indonesia
Gizi.net – Era globalisasi dan perkembangan ilmu dan teknologi kesehatan menuntut perawat, sebagai suatu profesi, memberi pelayanan kesehatan yang optimal. Indonesia juga berupaya mengembangkan model praktik keperawatan profesional (MPKP).
Salah satunya dilaksanakan di Rumah Sakit Umum Pusat Nasional dr Cipto Mangunkusumo (RSCM) sebagai rumah sakit pendidikan dan rumah sakit rujukan nasional. Linda Amiyanti SKp dari RSCM memaparkan penerapan MPKP dalam seminar nasional yang diselenggarakan Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (Persi) pekan lalu.
“MPKP adalah suatu sistem (struktur, proses dan nilai-nilai profesional) yang memungkinkan perawat profesional mengatur pemberian asuhan keperawatan, termasuk lingkungan untuk menopang pemberian asuhan tersebut,” jelas Linda.
Saat ini, praktik pelayanan keperawatan di banyak rumah sakit di Indonesia belum mencerminkan praktik pelayanan profesional. Metoda pemberian asuhan keperawatan yang dilaksanakan belum sepenuhnya berorientasi pada upaya pemenuhan kebutuhan klien, melainkan lebih berorientasi pada pelaksanaan tugas.
Dengan pengembangan MPKP, diharapkan nilai profesional dapat diaplikasikan secara nyata, sehingga meningkatkan mutu asuhan dan pelayanan keperawatan. Dalam hal ini, RSCM bekerja sama dengan Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia.
Modifikasi
Mengingat keterbatasan jumlah dan pendidikan sumber daya perawat di Indonesia- mayoritas tenaga keperawatan masih lulusan Sekolah Perawat Kesehatan (SPK)-praktik keperawatan profesional tidak bisa seperti yang dilakukan di negara maju. Yang dilakukan adalah modifikasi keperawatan primer.
Penetapan jumlah tenaga keperawatan didasarkan jumlah klien/pasien dan derajat ketergantungan klien. Jenis tenaga adalah perawat primer (PP) yang lulusan S1 keperawatan, perawat asosiet (PA) lulusan D3 keperawatan, serta SPK. Tenaga lain adalah pembantu keperawatan. Mereka berada dalam satuan tim yang dibimbing dan diarahkan oleh Clinical Care Manager (CCM) yang merupakan magister spesialis keperawatan.
Tindakan yang bersifat terapi keperawatan dilakukan oleh PP, karena bentuk tindakan lebih pada interaksi, adaptasi, dan peningkatan kemandirian klien yang perlu landasan konsep dan teori tinggi. PP melakukan pertemuan dengan anggota tim kesehatan lain terutama dokter. PP juga mengarahkan dan membimbing perawat lain serta bertanggung jawab atas semua asuhan keperawatan yang dilakukan oleh tim pada sekelompok klien. Tugas PP dibantu PA.
Tugas membersihkan meja klien, menyediakan dan membersihkan peralatan yang digunakan, mengantar klien konsul atau membawa pispot ke dan dari klien dilakukan oleh pembantu keperawatan.
Asuhan keperawatan dilakukan berdasar standar rencana keperawatan yang ada. Ketua tim (PP)
melakukan validasi terhadap diagnosis keperawatan klien berdasarkan pengkajian yang dilakukan.
Yang sudah dikembangkan
Standar rencana keperawatan yang sudah dikembangkan adalah untuk gangguan sistem pernapasan (tuberkulosis paru, penyakit paru obstruktif kronik), gangguan sistem pencernaan (sirosis hati), gangguan sistem kardiovaskuler (gagal jantung, hipertensi), gangguan sistem perkemihan (gagal ginjal, glomerulonefritis) dan gangguan sistem imun (AIDS).
Di ruang rawat penyakit dalam (IRNA B Lantai IV), tutur Linda, dari hasil perhitungan diperlukan 24 perawat. Rinciannya tiga PP di samping kepala ruang rawat yang semuanya S1 keperawatan. Sisanya PA dengan pendidikan D3 keperawatan (tiga orang), dan SPK (17 orang).
Pelayanan keperawatan profesional mewujudkan dampak positif yang memungkinkan pemberian asuhan keperawatan klien secara berkesinambungan dan dapat dipertanggunggugatkan oleh perawat primer.
Secara kualitatif, PP ada kebanggaan profesional karena ada otonomi dan kesempatan mengobservasi perkembangan klien secara berkesinambungan dan PA dapat bekerja lebih terencana. Dokter merasa ada kerja sama yang lebih baik dibanding ruang lain yang tidak menerapkan MPKP. Kepuasan klien dan keluarga lebih baik. Angka infeksi nosokomial (infeksi yang ditularkan di rumah sakit) menurun. Juga dimulai kegiatan riset keperawatan di tingkat ruang rawat. (ATK)
0 komentar:
Posting Komentar